Majelis Pendidikan Aceh Gelar Rapat Kerja (RAKER)

Majelis Pendidikan Aceh Gelar RAKER di Kota Idi, Kabupaten Aceh Timur, tepatnya di Hotel The Royal Idi pada tanggal 24 sampai dengan 27 Juni 2018.

Latar Belakang dilaksanakannya :

Target pembangunan pendidikan  di Aceh adalah membangun layanan bermutu dan mengahasilkan lulusan yang memiliki daya saing dan daya sanding  regional dan internasonal. Untuk maksud itulah pemerintah Aceh menggagas “ Aceh Carong” sebagai program unggulan dalam bidang pendidikan. Program unggulan tersebut sepatutnya harus mampu diterjemahkan sebagai sebuah harapan yang dapat diwujudkan dalam sebuah peta jalan yang realistik, rasional, sistematis dan terukur untuk rentang waktu tertentu.

Raker MPA 2018 adalah raker yang sangat strategis, mengambil tema “Strategi Penguatan Kelembagaan Majelis Pendidikan Aceh”, dengan harapan semakin besarnya peran dan fungsi Majelis dalam mendorong keberhasilan peningkatan  layanan bidang pendidikan di Aceh. Hasil kajian dan pertimbangan Majelis akan sangat diperlukan dalam rangka penyusunan kebijakan dalam operasional pembangunan bidang pendidikan oleh pihak-pihak terkait. Pengurus MPA menempatkan masalah tersebut sebagai hal yang essensial, maka sebagai tindak lanjut pada tahun anggaran 2018 ini melakukan kegiatan penguatan kelembagaan  MPD pada 7 Kabupaten/ Kota terpilih sebagai kegiatan lanjutan tahun yang lalu.  Kegiatan tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga berkesempatan melibatkan seluruh pengurus MPD dan jajaran sekretariat disetiap Kab/Kota terpilih, diharapkan praktek baik yang selama ini diimplementasikan di tingkat MPA dapat ditularkan sebagai model MPD Kab/kota dalam mengimplementasikan kegiatannya sesuai ruang lingkup tugas dan fungsi.

Dari hasil kajian, ada sejumlah indikator fundamental pendidikan yang telah mencapai target yang semakin signifikan seperti semakin banyaknya anak-anak kita masuk ke perguruan tinggi negeri dengan capaian 3 besar nasional, dan beberapa waktu yang lalu kita baru saja menyaksikan capian para guru kita, yang selama ini UKG mereka selalu pada posisi 32, dan 23. Dan kini berada pada posisi 15 besar nasional. Demikian pula IPM kita telah berada pada posisi 11 besar secara nasional. Ini menandakan bahwa kebijakan pendidikan di Aceh semakin mengena dan tepat sasaran.

Namun demikian ada beberapa indikator lainnya yang perlu mendapat perhatian, seperti penataan, pemerataan dan rasionalitas ketersedian GTK. Hal hendaknya juga menjadi fokus dalam memberikan pertimbangan dan rancangan solusi agar pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/kota dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan efektif dalam mewujudkan pendidikan Aceh yang bermutu dan berdaya saing.

Perhatian lainnya, adalah pada kebijakan penggunaan Dana Otsus untuk bidang pendidikan yang telah diatur dalam regulasi, hendaknya  dapat digunakan secara cermat dan efektif dalam meningkat kualitas layanan pendidikan yang bermuara pada mutu dan daya saing. Oleh sebab itu perlu dikaji  secara mendalam tentang keefektifan penggunaan dan pemanfaatan selama ini, sebagai bahan pertimbangan perbaikan dimasa yag akan datang.

Landasan Hukum

• SK Perdana Menteri I No.1/missi/1959 (Keisitimewaan Aceh dalam Bidang Agama, Adat Istiadat, dan Pendidikan)
• UU NOMOR.20/2003 Tentang Sisyem Pendidikan Nasional
• UU NOMOR 44/1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
• UU NOMOR 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh
• PP NOMOR 17/2010
• QANUN NOMOR 11/2014 dan nomor 9/2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
• QANUN NOMOR 3/2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja MPD Aceh
• Qanun nomor 13 tentang perangkat daerah
• Peraturan dan Tata Tertib MPD
• Qanun Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
• Peraturan Gubernur NAD Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh

Tujuan Rapat Kerja

      Rapat Kerja ini bertujuan untuk memperkuat peranan Majelis Pendidikan sebagai badan yang kredibel, profesional dan handal, dalam hubungan kerjasama dengan  orang tua, masyarakat, dan mitra kerja pemerintah dalam bidang pendidikan dengan mengusung tema “Strategi Revitalisasi Kelembagaan Majelis Pendidikan Se Aceh”

Manfaat Rapat Kerja

Hasil dari Rapat Kerja ini diharapkan dapat meningkatkan peran Majelis Pendidikan sebagai :

• Pertama, peran MPD sebagai advisory agency, yang fungsinya adalah memberi masukan, pertimbangan, rekomendasi, dan nasehat kepada pemerintah daerah/DPRA/DPRK, mengenai kebijakan dan program pendidikan, kriteria kinerja pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan, kriteria sarana dan fasilitas, serta media pendidikan dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;
• Kedua, peran MPD sebagai supporting agency, yang fungsinya adalah mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat, terhadap penyelanggaraan pendidikan yang Islami dan bermutu, serta mendorong orang tua dan masyarakat, untuk berpartisipasi dalam pendidikan;
• Ketiga, peran MPD sebagai controlling agency, yang fungsinya ialah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, menyusun standard dan kendali mutu; dan
• Keempat, peran MPD sebagai mediating agency, yaitu fungsinya ialah melakukan kerja sama dengan masyarakat (individu dan organisasi), pemerintah daerah dan DPRA/DPRK berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat

Peserta undangan para peserta Raker terdiri dari MPD Kabupaten / Kota dan dari Sekretariat MPA sendiri, dengan jumlah peserta keseluruhan adalah seratus (100) orang.

By : Veri